Jakarta— Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas, Netty Prasetiyani, menegaskan komitmen baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam memberikan perhatian lebih besar kepada kelompok masyarakat rentan dan disabilitas.
Hal ini disampaikan dalam side event Musyawarah Nasional (Munas) VI PKS yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad (28/9/2025).
Netty mengungkapkan apresiasinya terhadap langkah Presiden PKS yang secara khusus membentuk bidang baru ini pada periode kepengurusan 2025–2030.
“Kita patut bersyukur karena Presiden PKS hari ini mempunyai komitmen untuk membentuk sebuah bidang baru. Bidang ini semoga bisa membangun kesadaran kolektif dan sosial di masyarakat,” ungkap Netty.
Ia menjelaskan, istilah lemah dan rentan perlu dibedakan. Lemah merujuk pada kondisi fisik seseorang yang sakit atau tidak berdaya, sedangkan rentan lebih luas karena mencakup faktor sosial, ekonomi, lingkungan, hingga budaya.
“Karena itu, kami mengusulkan penggunaan diksi ‘rentan’ agar lebih mitigatif. Sesuatu yang tadinya normal bisa tiba-tiba masuk ke dalam situasi rentan karena bencana, baik alam maupun sosial,” jelasnya.
Netty menambahkan bahwa kelompok rentan mencakup empat kategori besar: lansia, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Ia menyoroti bahwa meskipun terdapat regulasi tentang disabilitas, implementasinya masih menghadapi banyak kendala.
“Disabilitas bukan butuh belas kasihan, melainkan pemenuhan hak. Maka kita harus mendorong kebijakan publik yang ramah terhadap kelompok rentan dan disabilitas agar tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Netty juga menyoroti inspirasi dari Sekretaris Bidang, Nur Indah, yang memiliki putri penyandang disabilitas tuli namun berhasil tumbuh berdaya dan menginspirasi banyak orang.
“Ini bukti nyata bahwa dengan kasih sayang dan perhatian, anak istimewa bisa tumbuh menjadi sosok yang berdaya dan memberdayakan,” tuturnya.
Netty menutup dengan harapan agar bidang baru ini mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional.
“PKS sebagai kekuatan politik yang memiliki legislator, kepala daerah, dan struktur partai hingga ke ranting, ingin menjadi pelopor dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat. Kita ingin memastikan kelompok rentan dan disabilitas mendapatkan akses yang layak sebagai warga negara,” pungkasnya.
